5 Dosa Besar BAKRIE

5 Dosa Besar Bakrie


Abu Rizal Bakrie (ARB) sudah tak asing di telinga kita, dia adalah pengusaha sekaligus Ketua umum partai Golkar. Selepas terpilihnya dia menjadi Ketua Umum Partai Golkar, ARB pun kian canggih memainkan manuver politik. Manuver politik ARB yang canggih selain ditopang dengan dana yang kuat juga ditopang dengan kendaraan politik yang sudah berpengalaman yaitu Golkar, partai yang saat ini dipimpinnya sendiri.

ARB sebagai ketua umum sebuah partai besar tentu memiliki hasrat yang sangat besar untuk jadi orang nomer satu di republik ini. Wacana tentang pencalonan dirinya sebagai presiden di tahun 2014 sudah dilempar ke publik. Hal tersebut tentu mengundang pro dan kontra, mengingat sudah banyak dosa yang telah ARB lakukan kepada rakyat Indonesia. Sedikitnya ada 5 dosa besar yang telah dilakukan ARB yang tentu akan mengganjal langkahnya untuk menjadi orang nomer satu.

Pertama, Bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo yang merupakan akibat dari eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan Bakrie. Luapan lumpur Lapindo kemudian menggenangi rumah warga, banyak warga yang terpaksa meninggalkan rumah akibat tergenang lumpur. Kejadian ini tentu menyisakan derita bagi warga sekitar tanpa kepastian ganti rugi untuk rumah mereka yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan Bakrie. Anehnya lagi, bencana lumpur Lapindo yang seharusnya merupakan bencana yang harus ditanggung perusahaan Bakrie tiba-tiba “disulap” sebagai bencana nasional dimana pemerintah jadi ikut bertanggung jawab.

Kedua, politisasi Bank Century dimana kepentingan ARB ingin mendepak mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) karena SMI dianggap “galak” dalam menagih pajak pada pengusaha-pengusaha yang malas membayar pajak alias pengemplang pajak. Kasus Century merupakan “rekayasa politik” yang dilakukan Golkar pada saat itu yang jelas targetnya adalah untuk menyingkirkan Menteri Keuangan SMI dan Wapres Boediono. Kedua orang tersebut diskenariokan seolah-olah menjadi aktor yang paling bertanggung jawab atas kerugian uang negara sebesar 6.7 Triliun dalam kucuran dana bail out kepada Bank Century. Perlu diketahui bersama jika mundurnya SMI bukanlah lantaran kasus hukum tapi semata-mata politisasi dari golongan tertentu. SMI adalah korban politik dengan dalih kasus Century. Jangan heran jika setelah SMI mengundurkan diri dari posisi menteri keuangan maka kasus Century seolah-olah hilang ditelan bumi, karena sebetulnya digodoknya kasus Century kemarin jelas hanyalah rekayasa politik yang dilakukan Golkar untuk kepentingan their big boss.

Ketiga, perusahaan Bakrie telah mengemplang pajak alias tidak membayar pajak. Pajak yang berhasil dikemplang perusahaan Bakrie menurut data dari Indonesia Coruption Watch (ICW) sekitar $ 1, 680 miliar pada tahun 2010 (itu tahun 2010 aja belum yg lalu2 macam kasus gayus). ARB merasa gerah ketika SMI yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan secara tegas menagih perusahaan Bakrie untuk segera melunasi pajak perusahaannya, maka tak heran jika akhirnya SMI harus puas terdepak dari kabinet secara tidak langsung. Kita harus tanamkan persepsi bahwa pengemplang pajak sama dengan koruptor, karena antara pengemplang pajak dan koruptor sama-sama merugikan rakyat. Jelas rakyat tidak boleh memilih koruptor sebagai pemimpin.

Keempat, ARB secara implisit telah terlibat dalam praktek “shadow state”.Shadow state secara mudah dapat dipahami sebagai adanya kekuasaan (power) yang sifatnya informal melebihi kekuasaan (power) yang sifatnya formal. ARB sebagai kekuasaan informal terkadang memiliki kekuasaan lebih besar ketimbang presiden SBY sebagai kekuasaan yang sifatnya formal. Kekuasaan ARB yang terkadang dapat mempengaruhi SBY mungkin dikarenakan ARB telah berjasa dalam terpilihnya SBY, mungkin ARB merasa ikut membantu SBY secara finansial sehingga SBY perlu membalas kebaikan ARB dengan mengakomodir beberapa kepentingan ARB. Salah satu contoh bagaimana SBY mengakomodir kepentingan ARB adalah lumpur Lapindo dan hengkangnya SMI dari kabinetnya. Dalam kasus Lapindo, SBY ikut mengamini hajat ARB untuk mengubah lumpur Lapindo dari bencana akibat ulah perusahaan Bakrie menjadi bencana nasional sehingga negara harus menanggung kerugian yang diakibatkan oleh ekplorasi sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan Bakrie. Hengkangnya SMI secara tidak langsung menunjukan bahwa SBY juga mengamini hajat ARB, meskipun SBY tidak dengan serta merta melepas SMI begitu saja, seperti ada deal-deal politik terlebih dahulu setelah kepemerintahan SBY sempat diteror dengan isu Bank Century oleh ARB cs.

Kelima, ARB secara tidak langsung telah melakukan politisasi terhadap TIMNAS sepakbola Indonesia saat pelaksanaan piala AFF. ARB dengan tidak tahu malu mengundang TIMNAS Indonesia untuk berkunjung ke rumahnya. TIMNAS yang seharusnya fokus dalam mengikuti ajang piala AFF harus terpecah konsentrasinya dengan agenda sangat tidak penting yang difasilitasi PSSI yaitu mengunjungi kediaman ARB. ARB ingin memanfaatkan momentum “kebangkitan TIMNAS” agar menarik simpati rakyat. Jelas ARB dengan mudah membawa pemain-pemain TIMNAS ke rumahnya dikarenakan ketua PSSI Nurdin Halid merupakan kader Golkar. Wajar pula jika sebagian besar rakyat meneriakan Nurdin untuk turun, justru ARB sangat memberikan dukungan pada Nurdin yang merupakan kader partai yang dipimpinnya. Jika melihat fenomena “ARB mendukung Nurdin” membuat semakin yakin jika jargon Golkar pada saat dipimpin ARB yaitu “suara Golkar, suara rakyat” hanya sebatas isapan jempol belaka.

Dosa –dosa yang telah dilakukan oleh ARB diatas tentu menjadi catatan tersendiri di hati rakyat. Menurut survei yang dilakukan oleh Indo Barometer pada bulan Agustus 2010 menunjukan bahwa popularitas ARB hanya sekitar 5,6 %. Artinya popularitas ARB sangat rendah, ARB harus sadar dan berpikir dua kali jika ingin mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2014. 5 dosa besar diatas tentu akan menjadi senjata ampuh lawan-lawan politik ARB dalam mengganjal langkah ARB di Pilpres 2014. Masih ada waktu untuk ARB berbenah diri, tapi rakyat akan tahu mana yang tulus dan mana yang menipu.

Dede Kurniawan
Penulis aktif di Pusat Studi Politik Madjid Politika